Kebijakan pembangunan perkotaan dan perdesaan di Indonesia saat ini adalah berupa peningkatan pelayanan bagi penduduk. Kondisi eksisting yang ada saat ini adalah persebaran penduduk tersebar secara tidak merata sehingga mengakibatkan penyediaan prasarana clan sarana menjadi lebih sulit dan lebih mahal. Namun konsukuensi tersebut tidak menjadi kendala, karena kebijakan Direktorat Jenderal Cipta Karya saat ini mengarah kepada pengembangan prasarana dan sarana yang diantaranya adalah pengembangan sektor air minum, persampahan, air limbah dan drainase untuk mengejar sasaran yang tertuang dalam MDG (Millenium Development Goal).

Pelayanan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi masyarakat untuk dipenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Pelayanan air minum clan sanitasi yang tidak memadai dapat menyebabkan mudah berjangkitnya penyakit yang berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat, yang pada akhirnya mengarah pada kemiskinan. Berdasar hal di atas, dapat dikatakan bahwa kemampuan dari pemerintah dan masyarakatnya untuk melakukan intervensi, sehingga masyarakat miskin yang tidak mendapat akses terhadap pelayanan dasar esensial, dapat lepas dari kemiskinan, menjadi salah satu indikator kemajuan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pelayanan sanitasi merupakan komponen yang strategis dalam pembangunan dan merupakan salah satu entry point dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Pelayanan sanitasi dipengaruhi oleh faktor¬-faktor legal, institusional, lingkungan, sosial budaya, serta peran serta masyarakat dan swasta, yang bersifat eksternal; dan faktor-faktor teknis, keuangan dan kelembagaan yang bersifat internal.

Untuk mencapai sasaran pemenuhan kebutuhan akan sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman tersebut, maka perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang cukup mengenai kondisi eksisting bidang Sanitasi (sektor persampahan, air limbah dan drainase). Untuk memenuhi hal itu maka perlu kiranya disusun suatu penyusunan data base dan peta tematik bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).

Pekerjaan ini merupakan kegiatan kompilasi data base yang tengah disusun di Propinsi pada Tahun Anggaran 2006. Pekerjaan penyusunan data base dan peta tematik Prasarana dan Sarana Penyehatan Lingkungan Permukiman ini memerlukan kekonsistenan, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih atau pengulangan. Disamping itu monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan sangat menentukan keberhasilan pencapaian sasaran jangka panjang yang telah tertuang dalam National Action Plan. Oleh karena itu dibutuhkan sistem aplikasi yang mampu menampung kebutuhan tersebut tetapi memiliki sifat kepraktisan didalam penggunaannya.

Aplikasi PHP dan Mysql adalah perangkat sistem informasi yang dapat menjawab kebutuhan tersebut. Dengan sistem ini, maka disamping untuk tujuan pengembangan sistem data base, namun sistem ini juga dapat digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dan telah terjadi.

II. Maksud dan Tujuan Maksud kegiatan ini adalah mengkonsolidasi dan menyusun data prasarana dan sarana sektor air limbah, persampahan, dan drainase di kabupaten/kota dalam suatu bentuk pangkalan data berbasis komputer. Tujuan yang hendak dicapai dari kegiatan ini adalah untuk pembuatan program (software) database yang dapat digunakan dalam menginventarisasi data prasarana dan sarana air limbah, persampahan dan drainase yang menjadi data dasar bagi penyusunan program tahunan, lima tahun dan sepuluh tahun sehingga diharapkan efisiensi pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman dapat tercapai, serta untuk mempermudah pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman.