Permukiman di perkotaan harus memenuhi kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi, drainase dan infarastruktur dasar lainnya. Pembangunan infrastruktur itu bisa dimulai dari skala lingkungan kecil seperti keluarga dan lingkungan.
Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto saat berbicara dalam Dialog Interaktif TVRI dalam peringatan nasional Hari Habitat Dunia dengan tema Reformasi Strategi Pembangunan Perkotaan di Jakarta, Senin (2/09). Dialog juga menghadirkan Menteri Negara Perumahan Rakyat M Yusuf Ashari, Walikota Yogyakarta Heri Zudianto dan Asisten Pembangunan Perkotaan DKI Jakarta Nurfakih.
Menteri PU menambahkan sekurang-kurangnya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan permukiman di perkotaan. Tiga hal itu antara lain layak huni sehingga penghuni merasa nyaman, kondusif untuk melakukan usaha ekonomi, dan sustainable atau dapat dinikmati juga oleh anak cucu.
Sementara, Asisten Pembangunan Perkotaan DKI Jakarta Nurfakih menyatakan Jakarta pada era Ali Sadikin pernah menggalakkan program perbaikan kampung untuk mengatasi kemiskinan oleh masyarakat sendiri. Namun saat ini program tersebut sudah tidak berjalan lagi.
Pembangunan yang dimulai dari lingkungan kampung juga sukses diterapkan di Kota Yogyakarta. Berkat pelibatan peran serta masyarakat dalam pembangunan skala kampung, Yogyakarta mendapat setidaknya lima penghargaan dari pemerintah pusat antara lain sebagai kota terbaik dalam penanganan kekumuhan, juara satu sebagai daerah yang berhasil di bidang sanitasi, kota bersih adipura, sebagai kota sehat, dan terakhir ditunjuk sebagai kota yang penuh toleransi di Indonesia.
”Kita tidak hanya membangun tata ruang fisik, melainkan juga tata ruang sosial. Pembangunan kota harus menjadi tumpuan bersama. Masyarakat jangan dibiarkan merasa terpinggirkan. Mereka harus merasa memiliki aset pembangunan dan terlibat didalamnya” ucap Walikota Yogyakarta Heri Zudianto.
Senada dengan Heri, Menteri PU menyatakan perlunya keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Hal itu dimaksudkan agar laju urbanisasi yang selama ini menyumbang kekumuhan permukiman di perkotaan dapat dikurangi.
”Dalam pembangunan harus ada urban and rural linkages. Kota dan desa saling membantu pertumbuhan masing-masing. Kemajuan kota jangan membuat desa semakin terdesak, kota harus memberi layanan kepada desa sehingga untuk menikmati pembangunan kota, orang desa tidak harus ke kota untuk menikmati hasil pembangunan” lanjut Djoko.
Pada bagian lain, Menteri Negara Perumahan Rakyat, M Yusuf Ashari mengatakan, untuk menata kesemrawutan permukiman di perkotaan yang disebabkan oleh semakin banyaknya populasi, pemerintah secara bertahap akan membangun social housing antara lain dengan membangun rumah susun sewa (rusunawa) 20 lantai di beberapa kota besar dan metro.
”Sudah saatnya pola pembangunan permukiman di perkotaan berubah dari landing house ke bangunan vertikal. Selain dapat menampung banyak orang dengan lahan sedikit mungkin, rusunawa juga bisa menghemat jalur transportasi, san infrastruktur lainnya” ujarnya.
Ditambahkan, sejak 2005 hingga sekarang, pemerintah telah memberi subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam kepemilikan rumah. Untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 800 ribu akan disubsidi sebesar Rp 9 juta, berpenghasilan antara Rp 800 ribu sampai Rp 1,4 juta disubsidi Rp 7 juta dan yang berpenghasilan di atas Rp 1, 4 juta hingga Rp 2 juta akan disubsidi Rp 5 juta. Subsidi diberikan kepada mereka yang akan membeli rumah pertama.
